Kesiapan Kader IMM Menghadapi Arus Politik Baru

Artikel yg berhubungan

PFI Tetapkan Arah Strategis Tahun 2026

4 hari yang lalu

Integrasi Hak Kolektif Dalam Hukum Nasional

1 minggu yang lalu

Mengamati Burung Air Pesisir Jakarta

Februari 21, 2026

BP, Malang — Tempat ini menjadi lain dari biasanya. Pasalnya Komisariat Pelopor dan Purifikasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader yang bertajuk “Kader IMM dan Kesiapan Menghadapi Arah Baru Politik Generasi Z” yang diselenggarakan pada Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialektika intelektual dan emosional antar kader IMM serta unsur lembaga kampus lainnya, guna mempererat relasi sosial, menyamakan visi gerakan, dan membangun solidaritas kemanusiaan dalam kerangka keilmuan dan nilai-nilai Islam berkemajuan.

Hadir sebagai pemateri Dr. Purnawan D. Negara, SH, MH dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang.

Diklat diselenggarakan bertempat di aula SMP Muhammadiyah 4 Kota Malang, sebuah SMP yang berada di tengah permukiman padat penduduk yang setia mengabdi mencetak calon pemimpin bangsa sejak dini.

Dinamika kekuasaan saat ini tidak lepas dari peran partai politik. Memahami sistem politik tanpa memahami dinamika kekuasaan akan membuat kader IMM menjadi naif. Kader perlu tahu bahwa di balik aturan formal, ada kepentingan-kepentingan politik yang saling beradu.

Purnawan mengajukan pertanyaan pemantik: “Apakah partai politik saat ini masih menjadi jembatan aspirasi rakyat, atau hanya sekadar ‘rental kendaraan’ bagi tokoh yang punya modal besar?”

Purnawan mengajak Kader IMM membahas fenomena mahalnya biaya politik dan melemahnya ideologi partai. “Saat ini, kekuasaan tidak hanya di tangan pejabat formal (presiden/menteri), tapi juga dipengaruhi oleh pemilik modal (oligarki) dan pengendali opini (influencer/media).

“Sementara fenomena di mana partai-partai cenderung berkompromi demi kursi jabatan daripada memperjuangkan ideologi yang berbeda.

Banyak partai politik kontemporer terjebak menjadi “Partai Tangkap Semua” (catch-all party), di mana ideologi menjadi kabur demi meraih suara terbanyak dan akses ke sumber daya negara,” jelas Purnawan.

“Ada kecenderungan partai-partai politik bekerja sama (berkoalisi gemuk) untuk mengamankan kepentingan bersama, sehingga fungsi kontrol atau oposisi menjadi lemah. Ini menciptakan dinamika di mana kompetisi hanya terjadi di permukaan, sementara di balik layar terjadi bagi-bagi kekuasaan. Partai politik kini sering kali hanya menjadi “kendaraan” bagi sosok figur sentral. Dinamika kekuasaan di dalam partai pun sering kali tidak demokratis karena sangat bergantung pada restu tokoh kunci atau penyokong dana,” jelasnya.

Bahkan kekuasaan kini bekerja lewat algoritma, karena dunia politik telah mengalami pergeseran fokus, tutur pemateri yang akrab disapa Purnawan.

Ditambahkannya, jika dulu perubahan dimulai dari diskusi di koridor kampus atau parlemen, hari ini perubahan seringkali dimulai dari layar ponsel.

“Siapa yang menguasai data dan narasi di media sosial, dia yang mengendalikan persepsi publik. Dinamika hari ini melibatkan penggunaan big data untuk memetakan perilaku pemilih,” ungkap Purnawan.

“Kader harus tahu bahwa meskipun aturan mainnya ada di sistem, namun opini yang menekan lembaga-lembaga tersebut hari ini lahir dari ruang digital. Dalam sistem politik sekarang hardware-nya adalah lembaga negara, Gen Z dan aktivitasnya adalah software-nya,” jelas Purnawan.

“Siapa yang menguasai media sosial, dia memegang kendali atas persepsi masyarakat. Kader IMM harus masuk ke ruang ini agar kekuasaan digital tidak hanya dikuasai oleh mereka yang pragmatis,” tegasnya.

“Risiko terbesar bagi orang yang alergi politik adalah dikuasai oleh orang-orang yang tidak kompeten atau bahkan jahat, karena mereka membiarkan keputusan publik diambil tanpa pengawasan,” imbuh Purnawan.

“Mengutip kata-kata bijak yang populer dari Bertolt Brecht, buta yang terburuk adalah buta politik, di mana seseorang merasa bangga karena membenci politik tanpa menyadari bahwa biaya hidup, harga makanan, dan masa depannya sangat bergantung pada keputusan politik,” tutur Purnawan mengakhiri presentasinya.

 

(Fadlik Al Iman)