Oleh : Salamuddin Daeng. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Pernyataan Freeport McMoRan (FCX) dalam website resminya yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan mayoritas kepemilikan atas PT Freeport Indonesia ( PT FI) akhirnya terbukti. Dengan demikian pernyataan pemerintahan Jokowi yang menyatakan akan mengambil alih saham FI tampaknya adalah …
Selanjutnya50 Tahun Tambang Freeport Dalam Kendali Asing
Oleh: Harianto Minda, SH Indonesia adalah Negeri Surga Dunia. didalamnya terdapat Kekayaan Alam yang melimpah ruah. Salah diantaranya adalah Kandungan Kekayaan Tanah Papua yang Memberikan Nilai tambah kepada Perusahaan yang menambang disana dan memberikan konstribusi besar terhadap Negara asalnya. Adapun Proses penambangan di papua diawali pada Tahun 1960 dimana Forbebs …
SelanjutnyaJonan Tegaskan Kepada Freeport, Pemerintah Tidak Bisa Langgar Undang-Undang
BP, Jakata — PT Freeport Indonesia (PTFI) enggan mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta turunannya. Karena masih berstatus kontrak karya (KK), PTFI tidak diizinkan melakukan ekspor konsentrat. Izin ekspor konsentrat baru akan diberikan pemerintah bila status operasional KK diubah …
SelanjutnyaMukhtar Tompo: Freeport Sudah Lama Melanggar
BP_Jakarta——-PT. Freeport Indonesia melanggar UU dengan mengekspor mineral mentah tanpa pengolahan di dalam negeri melalui pabrik pemurnian (smelter). Freeport sendiri selalu beralasan pembangunan smelter sedang dalam pengerjaan. “Freeport sudah menipu masyarakat Indonesia,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (9/12). Freeport selalu …
SelanjutnyaJATAM: Presiden Harus Tinjau Ulang Izin Ekspor Konsentrat Freeport
BP_Jakarta——-Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera meninjau ulang Surat Keputusan Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat PT Freeport Indonesia yang dikeluarkan oleh bekas Menteri ESDM, Archandra Thahar, dalam 20 hari jabatannya sebagai Menteri ESDM. “Keputusan Presiden untuk mencopot Archandra dari jabatannya sebagai Menteri ESDM karena dugaan pelanggaran …
Selanjutnya