Berita Persatuan Menyajikan Berita Teraktual dan Terpercaya, Menghubungkan Persatuan di Seluruh Dunia
BP_Jakarta——-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah oleh pemerintah yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) umumnya berkaitan dengan perizinan, investasi, kemudian juga hal kemudahan berusaha dan intoleransi, dan juga hal-hal yang dianggap meresahkan warga. “Maka apabila gubernur, bupati atau …
SelanjutnyaPenghapusan Perda Yang Dianggap Bermasalah Diprotes
