Oleh: Dr. Sukamta Penunjukan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Yakni, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengusulkan Asops Polri Irjen M Iriawan …
Selanjutnya
BP, Jakarta — Anggota DPR RI Nasir Djamil mendesak Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk tidak ragu menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahjapurnama alias Ahok. Nasir menilai bila Mendagri gamang menonaktifkan Ahok maka akan meruntuhkan kewibawaan pemerintah. “Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) setiap kepala …
Selanjutnya
BP_Jakarta——-Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati menilai sudah saatnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pembinaan etika terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait pernyataan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan karena menyinggung perasaan ummat Islam. “Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang Al Maidah 51 telah menimbulkan …
Selanjutnya
Berita Persatuan Menyajikan Berita Teraktual dan Terpercaya, Menghubungkan Persatuan di Seluruh Dunia