Jumat , Maret 29 2024
Home / Nasional / Lantik Kapolri Tito, Presiden: Berantas Mafia Hukum Dan Makelar Di Kepolisian

Lantik Kapolri Tito, Presiden: Berantas Mafia Hukum Dan Makelar Di Kepolisian

BP_Jakarta——-Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan dua tugas utama kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7/2016) siang. Kedua tugas utama itu adalah menjaga persatuan dan kekompakan internal Polri, dan melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.

“Reformasi Polri harus konkret dalam fase pelayanan, perbaiki kualitas pelayanan masyarakat sehingga lebih mudah dan sederhana, bebas pungli dan sesuai prosedur,” tegas Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberantas mafia hukum, melakukan pengayoman dalam menjaga keberagaman di tengah masyarakat, serta mampu bersinergi dengan institusi pemerintah lain.

“Berantas dengan tegas praktek-praktek mafia hukum, makelar kasus di kepolisian. Perkuat profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Beri pengayoman dan perlindungan yang setara kepada semua warga bangsa yang beragam. Polri harus mampu menjadi perekat kebhinnekaan, penjaga toleransi, serta memperkuat persatuan Indonesia,” tegasnya.
“Sinergi diperlukan untuk mengajak masyarakat memahami ancaman bahaya terorisme dan narkoba. Lakukan pencegahan, deteksi dini,” kata Presiden Jokowi.

Mengakhiri sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang telah mengemban tugas sebagai Kapolri mulai 17 April 2015 hingga selesainya masa tugas pada hari ini.
“Kepada Jenderal Polisi Badrodin Haiti, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian Saudara kepada Bangsa dan Negara. Untuk Kapolri yang baru, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas. Bekerjalah dengan baik dan penuh amanah,” tutupnya.

Menanggapi amanat dari Presiden, Tito menjelaskan, “Saya kira banyak memberikan dukungan, sepanjang dalam rangka membangun Polri. Karena itu adalah komitmen kami bersama adalah untuk membangun Polri, Polrinya baik maka akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat,” kata Tito menjawab wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) siang.

Adapun mengenai reformasi kepolisian, yang berhubungan dengan masalah kultur perilaku anggota yang lebih humanis, perilaku non koruptif, diakui Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu membutuhkan waktu karena akan berhubungan dengan kesejahteraan, arogansi kekuasaan, kewenangan. Tetapi hal tersebut tetap menjadi prioritas dengan penekanan maksimal.
Menurut Kapolri, ada program yang akan ia luncurkan mengenai hal ini. Mengenai rekrutmen misalnya, ia akan mencari orang-orang yang baik, orang yang tepat untuk menjadi polisi, karena rekrutmen seleksi awal , 70% akan menentukan kinerja. “Kalau dari awal salah pemilihannya, mereka bukan lagi menjadi pengayom tapi menjadi perusak masyarakat. Dan mereka memiliki kewenangan,” ujarnya.

Kapolri menjelaskan, pihaknya akan memberikan pendidikan yang baik, kurikulum yang baik. Budaya non koruptif dikembangkan disitu, termasuk pengiriman polisi yang muda-muda ke luar negeri melalui program beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Ia menyebutkan, ada 70 orang yang berangkat. “Kita harapkan ada regenerasi, mereka mendapatkan ilmu, di negara yang indeks korupsinya rendah, kita harapkan mereka membawa kultur saat pulang kesini, kultur mereka mindset mereka juga non koruptif,” papar Tito.

Adapun untuk peningkatan kinerja, menurut Tito, pihaknya akan mendorong dengan pembentukan satgas-satgas. “Kinerja hal-hal yang penting, seperti terorisme, konflik, intoleransi, konflik massal, itu menjadi fokus utama saya,” terangnya.

Saat wartawan menanyakan mengenai pelaporan harta kekayaan anggota kepolisian, Tito menjawab, “Ini adalah salah satu upaya untuk menekan tindakan non koruptif, ini akan dilakukan bertahap, kalau nggak nanti akan goyang. Saya tidak ingin langkah-langkah saya untuk memperbaiki itu menimbulkan kegoncangan. Kita lakukan bertahap, membuat peraturan Kapolri dulu, tingkat mana yang harus mengirimkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kita akan bikin sistemnya di kepolisian, ada Irwasda, Irwasum nanti akan dibuat laporan ke sana, bertahap akan dikenakan sanksi internal,” tuturnya.

Tito Karnavian merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1987. Saat dilantik sebagai Kapolri, Tito masih menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror, Kapolda Papua, dan Kapolda Metro Jaya. (RWN)

The following two tabs change content below.

About admin

Check Also

Peningkatan Kapasitas SAR Mapala UMSB

BP, Padang, — Lembaga Search And Rescue Mapala Muhammadiyah se-Indonesia (SARMMI) serahkan sertifikat penghargaan secara …